“Desa harus jadi kekuatan
ekonomi, agar warganya tak hijrah ke kota”, bagi para penggemar Iwan Fals tentu
cuplikan lirik lagu ini tidak asing ditelinga. Ya, “Desa” adalah salah satu
lagu yang dipoluerkan musisi Iwan Fals pada tahun 2004. Namun, pada tulisan ini
saya tidak akan membahas tentang Iwan Fals ya, tapi membahas salah-satu tokoh
penting di kancah perdesaan, yang dikenal murah senyum dan bersahaja, yakni
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Dr. Drs. H.
Abdul Halim Iskandar.
Gus Halim, sapaan akrabnya, lahir di Jawa
Timur tepatnya di Jombang pada tanggal 14 Juli 1962. Lahir dari keluarga
religius, anak sulung dari pasangan Bapak Muhammad Iskandar dan Ibu Muhasonah.
Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia sejak dilantik pada tangal 23 Oktober tahun
2019 oleh Presiden Joko Widodo. Alumni Universitas Negeri Yogyakarta (1987) ini
memulai karir politik sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang
dan kemudian menjadi Ketua DPW PKB Jawa Timur. Namun sebelum terjun ke dunia
politik, bapak tiga anak tersebut merupaka guru dan dosen di salah- satu
universitas ternama di Indonesia.
Suami dari Ny. Lilik Umi
Nashiah ini merupakan kakak kandung dari Muhamin Iskandar atau dikenal dengan
Cak Imin ini, banyak menghabiskan masa kecilnya sebagai santri di Pondok
Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang, atau lebih kita kenal dengan Pondok
Denanyar yang didirikan oleh Kiai Haji Bishri Syansuri, seorang ulama dan tokoh
penting Nahdlatul Ulama (NU) yang tidak lain merupakan kakek buyutnya.
Pendidikan formal Gus Halim dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), MTS dan MAN
Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang kemudian melanjutkan studi strata satu di
Universitas Yogyakarta, kemudian program pasca sarjana di Universitas Negeri
Malang (1992) dan program master di Universitas Yogyakarta (2020). Karena lahir
dan besar di lingkungan desa, membuatnya fasih bicara ragam persoalan dan
permasalahan desa.
Berbicara mengenai karier
dan pengalaman organisasi, Abdul Halim Iskandar yang ternyata banyak
berkecimpung di dunia pendidikan, yakni sebagai guru BP di MAN Mambaul Ma’arif
Denanyar, Dewan Pengasuh Pondok Pensantrean Mambaul Ma’arif Denanyar, Kepala Sekolah
SMK Sultan Agung Tebuireng Jombang, Dosen Universitas Hasyim Asy’ari (UNHASY),
Dekan Fakultas Tarbiyah UNHASY. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur
Utama Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang.
Melihat pengalaman dan
karier organisasinya, bisa disimpulkan bahwa beliau merupakan salah- satu tokoh
penting Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai informasi, Dr.Drs. H. Abdul Halim
Iskandar dianugerahi sebagai Indonesia’s Achievement Award 2020 karena perannya
dalam menjaga desa di masa pandemi Covid-19 dan penghargaan sebagai Tokoh
Nahdliyin Inspiratif oleh Forkom Jurnalis Nahdliyin pada Tahun 2022. Di kancah
dunia politik, Abdul Halim Iskandar pernah menjabat sebagai anggota legislaitif
dengan jabatan sebagai Ketua DPRD Jawa Timur (2014-2019) kemudian terpilih
kembali sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (2019-2024) yang kemudian harus ia
tinggalkan karena masuk dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi RI.
Sebagai Menteri Desa yang
dikenal bersahaja, low profile dan egaliter, sosok berkacamata ini tampak
mencurahkan dedikasinya untuk membangun desa dan perdesaan. Beberapa program
kerja yang cukup populer kemudian diadopsi menjadi beberapa prioritas pembangunan
desa meliputi percepatan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung
Tunai dan peningkatan sentra pangan di kawasan transmigrasi, peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesehatan warga desa melalui program
konvergensi stunting, penanggulangan masalah pengangguran di desa melalui
program Padat Karya Tunai Desa, serta ada percepatan pembangunan infrastruktur
dasar melalui pembangunan desa cerdas atau smart village. Kemudian selain itu
ada program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas)
dan Pembentukan/ Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang diharapkan
mampu mendorong perekonomian di Desa.
Sebagai bagian dari upaya
untuk mencapai target pembangunan yang berkelanjutan di desa, arah kebijakan
dan program kerja yang diluncurkan oleh Gus Halim sejak tahun 2021 ditekankan
pada tindak lanjut hasil pencapaian SDGs Desa (Suistainable Development Goals) yang
dilakukan ditingkat Desa. SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati
para pemimpin dunia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan
melindungi lingkungan. Lalu, apa saja tujuan dari SDGs Desa?. Sedikit saya akan
mencuplik pada tulisan ini, karena SDGs Desa merupakan salah- satu program yang
diunggulkan oleh Gus Halim sebagai Menteri Desa. Bahkan, program SDGs Desa ini
pernah dipamerkan oleh Gus Halim di Markas PBB New York pada tanggal 10-20 Juli
2023 pada kegiatan High Level Political Forum on Sustainable Development 2023.
Tujuan SDGs Desa yang ingin
dicapai sampai dengan tahun 2030 ada 18 pilar yakni Desa Tanpa Kemiskinan, Desa
Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas,
Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa yang
Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur
dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman
Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap
Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat,
Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, dan terkhir
Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.
Melihat pemaparan program
kerja dan kebijakan Gus Menteri Desa yang berbasis SDGs Desa, dilihat dan
dibaca secara teoritis tentu saja menurut sudut pandang saya sebagai bagian
dari pelaku pemberdayaan di tingkat desa, dapat dikatakan bahwa program kerja Gus
Menteri mendekati sempurna dan mudah- mudahan menjadi inspirasi bagi
pembangunan di desa.
Namun harapan kami selaku
salah-satu pelaku pemberdayaan di desa, program- program tersebut juga
ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemegang kebijakan ditingkatan daerah baik
kabupaten mapun provinsi. Karena apa daya kami jika pemerintah daerah kurang memberikan
dukungan terhadap program- program kerja Gus Menteri Desa tersebut.
Bahkan bukan hanya
pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa selaku pelaku utama, tenaga
pendamping desa/ pelaku pemberdayaan, organisasi masyarakarat dan unsur- unsur
masyarakat harus turut berperan serta dan bersama sama mewujudkan program-
program Gus Menteri Desa karena kita tentu saja tidak ingin, program- program
kerja prioritas tersebut hanya jadi pepesan kosong ketika sampai di desa, tentu
sangat disayangkan. Strategi SDGs Desa ini diharapkan mampu membantu Kepala
Desa dalam memimpin pembangunan di wilayah desanya.
Pada akhir tulisan ini,
saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Gus Menteri Desa, Bapak Abdul Halim
Iskandar yang telah mencurahkan pikiran, waktu dan tenaganya untuk kemajuan
desa dan masyarakat desa. Tentu saja tidak mudah mengawal pembangunan di 83.794
desa/kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI dengan ragam karakter
wilayah dan masyarakat tanpa kerjasama dengan seluruh pihak, stakeholder dan
unsur- unsur terkait.
Kemudian besar harapan
saya, bahwa Gus Menteri senantiasa meningkatkan kualitas tenaga pendamping desa
yang merupakan fasilitator terdekat dengan pemerintah desa dan masyarakat desa.
Semoga Gus Halim mampu mengawal desa untuk terus membangun Indonesia dan juga
mewujudkan cita- cita Iwan Fals dan kita semua tentunya bahwa “Desa harus jadi
kekuatan ekonomi, agar warganya tak hijrah ke kota”. Wallahu A’lam Bishawab.
Penulis: Restu NH
0 Komentar