Ponorogo, Desawarnana – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd., melakukan konsolidasi bersama Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Ponorogo (14/4/22). Agenda ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja pendamping di Kabupaten Ponorogo. Tenaga pendamping yang hadir merupakan para tenaga ahli kabupaten dan perwakilan dari beberapa kecamatan.
Dalam sambutannya, Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd., menyampaikan perkembangan terbaru berkenaan dengan laporan tenaga pendamping di lapangan wilayah Jawa Barat dan Banten. Beberapa poin yang menjadi sorotan berkaitan dengan anomali data BLT, kesalahan dan keterlambatan input data, optimalisasi aplikasi monev Dana Desa, pendataan SDGs Desa, EHDW, dan aplikasi daily report pendamping.
“Kementerian Desa PDTT sedang mengajukan peningkatan honor untuk para Pendamping Lokal Desa (PLD). Hal ini dilakukan mengingat tuntutan kerja PLD cukup berat, tidak sebanding dengan kesejahteraan yang diberikan. Indikasinya ada puluhan PLD setiap bulan mengundurkan diri karena tugas yang berat. Bahkan di Papua, sulit mencari TPP karena kondisi geografis yang sulit.” Terang Kepala BPSDM.
Sementara itu, para peserta yang hadir secara bergantian menyampaikan kondisi yang terjadi di Ponorogo. Seorang tenaga ahli menyampaikan bahwa koordinasi dengan Pemerintah Daerah tidak ada masalah, Dana Desa tahap satu tuntas semuanya dan pencairan BLT pada bulan ke-4.
“Pencairan di Kabupaten Ponorogo berjalan lancar dan aman, berjalan di atas 40%. Dari 281 desa, sudah tersalurkan 189. Ada 4 desa yang jumlah KPM-nya tidak tercapai.” Jelasnya.
Beberapa kendala lain yang terjadi di Ponorogo antara lain aplikasi EHDW semakin lama tidak semakin baik, pergantian KPM desa membuat instalasi aplikasi terkendala, data aplikasi SDGs Desa belum bisa diakses.
 Kabupaten Ponorogo){kind=link}
0 Komentar